Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Keselamatan pelayaran yang dimaksud adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
Masyarakat pelayaran dan pelaku transportasi laut kini harus semakin menyadari bahwa keselamatan pelayaran itu penting dan harus direncanakan sejak awal dengan lebih baik.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mendukung keselamatan pelayaran Tanah Air, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendara Indonesia.
"Kehadiran kami (IDSurvey) di sidang International Maritime Organization merupakan salah satu bentuk dukungan IDSurvey terhadap keselamatan pelayaran kapal niaga berbendera Indonesia. Terlebih lagi, IDSurvey merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia," kata Arisudono selaku Direktur Utama IDSurvey saat menghadiri sidang International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris.
Beberapa bulan lalu, IDSurvey menggelar forum Port State Control (PSC) inspection Awareness atau kajian terkait keamanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayaran Indonesia. Salah satu pembahasan dalam forum tersebut adalah upaya mencegah kapal-kapal niaga berbendera Indonesia terhindar dari penolakan (detensi) bersandar di negara lain.
Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan. Terlebih lagi, saat ini Indonesia telah masuk dalam whitelist atau daftar putih, berdasarkan laporan tahunan Port State Control Tokyo MOU untuk wilayah Asia-Pasifik 2022.
"Tentunya ada manfaat yang besar bagi kita apabila Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Sebab dengan berada di posisi whitelist, maka akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor, sehingga menghadirkan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu kita pertahankan serta ditingkatkannya kualitas dan performa keselamatan dan juga keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia," ucap Arisudono.
Editor Dedi Rahmadi
Masyarakat kini harus semakin menyadari keselamatan pelayaran penting dan direncanakan sejak awal agar lebih baik.